Menghadapi Gelombang Tsunami Kedua: Studi kasus Rekontruksi Aceh, pasca-Helsinki

Abstract

Abstrak

Tulisan ini secara khusus membahas masalah-masalah yang terkait dengan Aceh. Selain menghadapi kolonalisme Jakarta, Aceh menghadapi masalah tamabahan, karena negeri itu harus dibangun kembali setelah diluluhlantkan oleh gempa bumi dan tsunami, yang telah menelan ratusan ribu jiwa. Sementara itu, kesepakatan kemerdekaan Aceh yang lebih dikenal dengan singkatan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dengan pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, Aceh dapat menjadi „Laboratorium‟ untuk meneliti apakah semangat untuk merdeka akan pudar, setelah berbagai tuntutan GAM dikabulkan oleh Jakarta. Aceh sekaligus dapat menjadi laboratorium untuk menguji apakah transformasi GAM menjadi partai lokal, yang kemungkinan besar terpilih menjadi pemerintah Aceh yang legal, akan terperangkap dalam bentuk-bentuk korupsi mirip seperti di Aceh sebelum kesepakatan Helsinki. Sebab dalam fase pasca-revolusi, banyak pemimpinn gerakan kemerdekaan berubah menjadi elit baru yang korup, seperti diamati Frantz Fanon (1971) di Afrika. Hal serupa sudah terulang di Timor Leste, pasca refrendum. Juga di Filipina Selatan, setelah Nur Misuari, mantan pemimpin Front Nasional Pembela Mindanao (MNLF, Mindanao National Liberation Front), diangkat oleh Manila menjadi Gubernur ARMM (Autonomous Region of Muslim Mindanao).