Eksekusi Jaminan Fiducia Dan Pelaksanaan Dalam Praktek Menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 216/PDT.SUS.BPSK/2017/PN.MDN)
Abstract
Abstrak
Fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Salah satu sifat jaminan fiducia ialah kemudahan untuk melakukan eksekusi atas benda objek jaminan fiducia untuk pelunasan piutang apabila pemberi fiducia (debitur) cidera janji. Di lapangan sering ditemukan kasus bahwa kreditur mengalami hambatan pada saat melakukan eksekusi atas objek jaminan fiducia.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif mengenai Putusan pengadilan Negeri Medan nomor 216/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN.Mdn yang bersifat deskriptif analitis.
Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, analisis putusan melalui analisis fakta, analisis yuridis dan analisis filosofis.Teori Kepastian Hukum di dalam menyelesaikan permasalahan untuk studi kasus di Pengadilan Negeri Medan di atas.
Eksekusi jaminan fiducia pasca putusan MK.Nomor 18/PUU-XVII/2019 masih tetap mengacu pada pasal 15 ayat 2 dan 3 UU Fiducia hanya terhadap frasa cidera janji atau wanprestasi harus ada kesepakatan antara pemberi dan penerima fiducia.
Kata Kunci : Eksekusi Jaminan Fiducia, Pelaksanaan Dalam Praktek, Putusan MK
Abstract
Fiduciary is the transfer of ownership rights to an object based on the belief that the object whose ownership rights are transferred remains in the control of the owner of the object. One of the characteristics of a fiduciary guarantee is the ease of executing the object of the fiduciary guarantee for the settlement of receivables if the fiduciary provider (debtor) is in default. In the field, cases are often found that creditors experience obstacles when executing the object of fiduciary security.
This research is a normative juridical research regarding the Medan District Court Decision number 216/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN.Mdn which is analytically descriptive.
Methods of collecting data were interviews, decision analysis through fact analysis, juridical analysis and philosophical analysis. Legal Certainty Theory in solving problems for the case study at the Medan District Court above.The execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court’s decision Number 18/PUUXVII/2019 still refers to Article 15 paragraphs 2 and 3 of the Fiducia Law only for the phrase breach of contract or default there must be an agreement between the giver and the recipient of the fiduciary.
Keywords: Execution of Fiduciary Guarantee, Implementation in Practice, MK Decision