Perempuan dan Kebijakan Publik : Urgensi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

  • Audra Jovani Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia
Keywords: Policy, Elimination of Sexual Violence Bill, Sexual Violence, Women.

Abstract

After the Elimination of Sexual Violence Bill was selected as part of the House of Representatives’ Initiative Bill in the beginning of 2022, the government and people can be relieved because the Bill that was first proposed in 2016 is finally being discussed by the House of Representatives. Apart from the obstacle posed by the parties who rejected the Bill, the high number of victims served as a catalyst for the Bill to be passed. This article aims to explain the urgency of the Bill as a public policy that sides with and protects the victims of sexual violence. By reviewing various literature, the result of this article reveals that the slow discussion of the Bill was caused by differences in perspectives relating to sexual violence and the lawmakers inability to place themselves in the position of the victims, even though the Bill has to be passed in order to protect the victims, who is mostly women and children.

References

Arivia, G., & Gina, A. (2016). Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta. Jurnal Perempuan, 21 (2), 162-181.
Creswell, J. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan (A. Lazuardi, Trans). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dhewy, A. (2016). Hukum yang tidak berjalan Maju Secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual. Jurnal Perempuan, 21 (2), 196-213.
Millet, K. (1970). Sexual Politics. New York: Garden City.
Nurhaeni, I. D. (2009). Kebijakan Publik Pro Gender. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Forum Pengada Layanan. (2017). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Jakarta: Komnas Perempuan.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2021). Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterlbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020. Jakarta: Komnas Perempuan.
Tambunsaribu, R. D., & Widiantini, I. (2021). Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. Jurnal Perempuan, 26 (02), 6-29.
WHO. (2012). Understanding and Addressing Violance Against Women. New York: WHO.
Published
2022-02-28
How to Cite
Jovani, A. (2022). Perempuan dan Kebijakan Publik : Urgensi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar, 4(2), 1-13. https://doi.org/10.33541/ji.v4i2.3778
Section
Articles