PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM KAITANNYA DENGAN PAJAK DAERAH KABUPATEN LEMBATA

  • Frengki Pareira Universitas Mercu Buana
Keywords: Pajak Mineral dan Batuan, Pajak Daerah, Pajak

Abstract

Kabupaten Lembata merupakan suatu daerah yang terdapat di Nusa Tenggara Timur yang memutuskan untuk melakukan otonomi daerah yang menghasilkan sembilan jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendanaan dari wilayah itu yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, air bawah tanah, bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak mineral bukan logam dan batuan.Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mencari jawaban dari topik yang diangkat dengan menggunakan data sekunder dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata. Variabel yang digunakan berasal dari runtutan data dari pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak daerah tahun 2016 - 2020.nilai pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap total pajak daerah pada tahun 2016 menyumbang penerimaan yang cukup besar terhadap pajak daerah Kabupaten Lembata yang pada tahun 2016 merupakan nilai tertinggi dan yang terendah pada tahun 2020, dengan nilai kontribusi yang sangat baik hanya terjadi pada periode tahun 2016, namun untuk tahun – tahun selanjutnya terus mengalami penurunan hingga di periode terakhir yakni tahun 2020 hanya menyumbang kontribusi yang cukup baik yakni senilai 31,58 % .Hal ini dapat dikarenakan karena lahan tempat penambangan sudah mulai habis dikarenakan proses eksplorasi tiap tahunnya

References

Bediona, Agustina T.C & Muhammad Taufiq Hidayat. 2022. Analisis Efektivitas
Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2020. 3(2).117-127. https://doi.org/10.56696/jaka.v3i2.8790.

Lenny. 2022. Penentu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata. Jurnal Fair Value.
5(4).1640 - 1646.https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.

Lenny. 2022. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Lembata. Jurnal Fair value. 5(2).1102 -1109. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.

Lenny. 2022. Kontribusi Pajak Provinsi Dan Pajak Kabupaten/Kota Terhadap Penerimaan
Pajak Daerah (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta 2017- 2022). Jurnal Ekonomi,
Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap). 5(2).200-220.
https://doi.org/10.24167/jemap.v5i2.4474.

Nooraini, Afni & Afif Syarifudin Yahya. 2018. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik. 5(2). 1-16.https://doi.org/10.33701/je%20&%20kp.v5i2.416.

Parwoto dan Muhammad Ali Fadillah Luthfansa, Analisis Rasio : Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Jurnal Akuntansi
Terapan Indonesia. 2(1). 35 - 40. https://doi.org/10.18196/jati.020115.

Primahadi, Randy & Rahmat Kurniawan. 2021. Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan
Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman. Ekonomis: Journal of Economics and Business. 5(1). 84-93. http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.312.

Indonesia. Kemendagri Depdagri, Kemendagri, No. 690.00.327 Tahun 1996 Tentang
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Indonesia. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata No. 4 Tahun 2014

Indonesia. Peraturan Daerah (PERDA) No. 6 Tahun 2010 Ketentuan Umum Pajak Daerah
(KUPD)

Indonesia. 2006. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Indonesia. 2009. Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Indonesia.2004. Undang - Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Indonesia.2014. Undang - Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Zahra, Esya Anggraeni, Nugraha, dan Arvian Triantoro. 2022. Analisis Efektivitas Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-
lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010-2020. Fineteach : Journal of finance, Entrepreneurship, and Accounting
Education Research. 1(1). 51-64. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2023.
Published
2024-01-21
Section
Articles